KERANGKA AKUNTABILITAS MEDIA (04): Tanggung Jawab Profesional

Akuntabilitas ini muncul dari diri dan pengembangan etika profesional pekerja media, yang menetapkan standar kinerja mereka sendiri. Hal ini juga dapat berlaku untuk asosiasi pemilik, editor, dan produser, dengan tujuan melindungi kepentingan industri melalui self-regulation. Mekanisme dan prosedurnya terdiri dari kode etik profesional media, serta prosedur untuk mendengar dan menilai keluhan terhadap tindakan media. Isunya dapat berupa beberapa kerugian yang terjadi pada individu atau kelompok. Perkembangan profesionalisme di media sering didukung oleh pemerintah serta dibantu pendidikan dan pelatihan. Keuntungannya, sistem akuntabilitas ini umumnya dapat berjalan karena kesukarelaan sekaligus kepentingan media dan profesional; memiliki manfaat yang non-koersif dan mendorong pengembangan serta pengendalian diri secara sukarela. Kekurangannya adalah sempitnya aplikasi dan tidak menimbulkan tekanan berarti pada media yang kuat, tidak cukup independen dari media itu sendiri dan juga fragmentaris dalam cakupannya (Fengler, 2003). Profesionalisme tidak berkembang dalam media dan karyawan yang memiliki sedikit otonomi dari manajemen dan pemilik (McQuail, 2010:212).

Kerangka ini diwujudkan antara lain dalam bentuk Kode Etik yang ditetapkan dan diawasi oleh Dewan Pers. Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengamanatkan pembentukan Dewan Pers independen yang antara lain bertugas, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Kode Etik Jurnalistik ditetapkan Dewan Pers melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 (http://www.dewanpers.or.id).