KERANGKA AKUNTABILITAS MEDIA (02): Pasar

Fokus utama kerangka ini adalah aspek kualitas, konten, dan teknis. Pasar mendorong perbaikan dengan cara kompetisi. Mekanisme Pasar menyeimbangkan kepentingan media, klien, dan khalayak. Kelebihan pendekatan ini adalah tidak adanya paksaan, serta adanya hukum penawaran dan permintaan yang ‘memastikan’ kepentingan produsen dan konsumen seimbang, yang mendorong kinerja baik dan mencegah kinerja buruk. Sistem ini dapat mengatur dan mengoreksi diri sendiri tanpa regulasi atau kontrol luar. Keterbatasan kerangka ini adalah media terlalu 'dikomersilkan', diselenggarakan untuk tujuan keuntungan daripada komunikasi dan kurang adanya standar kualitas. Ini justru membuat pasar tidak dapat mengoreksi diri sendiri. Keterbatasan lain adalah jarangnya ada pasar sempurna dan keuntungan teoritis yang tidak terrealisasi. Tidak ada penyeimbang efektif untuk praktik media yang hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan jangka pendek dimana monopoli swasta berkembang. Kebebasan dan kualitas media pada akhirnya adalah kebebasan dan kesejahteraan pemilik media (McQuail, 2010:211).

Nielsen Media Research selain dapat dimasukkan ke dalam kerangka tanggung jawab publik, juga memegang peran penting dalam kerangka pasar di Indonesia. Nielsen membuat riset terhadap media, sehingga media pun dapat mengikuti selera masyarakat. Yang menjadi masalah adalah Nielsen bisa dikatakan tanpa saingan atau memonopoli ‘rating’ media (terutama TV) di Indonesia. Ditambah dengan metodologi riset Nielsen yang dipermasalahkan (misalnya tentang lingkup sample, dimana riset hanya dilakukan di 20 kota besar di seluruh Indonesia), monopoli tersebut menimbulkan dampak buruk bagi kerangka pasar akuntabilitas media di Indonesia, karena media tergantung pada pendapatan dari iklan dan pengiklan bergantung pada rating Nielsen. Akhirnya, selera masyarakat dapat diduga sebenarnya adalah selera yang diarahkan (dikonstruksikan) oleh lembaga riset tersebut. Acara-acara berbau seks, kekerasan, dan gosip adalah hasil dari mekanisme pasar palsu ini. Padahal, seandainya rating yang dihasilkan lembaga tersebut valid, pun tidak menjamin konten media menjadi berkualitas, karena kualitas tidak selalu berbanding lurus dengan kuantitas/popularitas. Inilah kelemahan sebenarnya dari kerangka yang mengarah ke komersial alih-alih ideal.